topmetro.news, medan – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Fatta, mengungkapkan bahwa total kerugian infrastruktur akibat bencana di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,146 triliun.
Kerugian tersebut berasal dari tiga sektor utama, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya. Hal itu disampaikan Fatta dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/1).
Fatta menjelaskan, sektor Bina Marga menangani kerusakan jalan, sektor Sumber Daya Air menangani sungai dan irigasi, sementara sektor Cipta Karya bertanggung jawab atas infrastruktur air bersih dan air limbah. Dari akumulasi aset ketiga sektor tersebut, dampak kerusakan pascabencana tergolong signifikan.
“Secara total, dari tiga sektor di Dinas PUPR Sumut ini, kerugian yang terdampak bencana mencapai sekitar Rp1,146 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 penanganan darurat telah dilaksanakan atas perintah langsung Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), terutama di sejumlah titik yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Salah satu lokasi prioritas berada di Kabupaten Langkat, khususnya di kawasan sentra komersial Kota Tanjung Pura.
“Penanganan tanggap darurat sudah kita lakukan, terutama di titik-titik yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain Langkat, penanganan serupa juga dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lain yang terdampak bencana, termasuk di wilayah Nias. Seluruh proses tersebut, menurut Fatta, menjadi atensi penuh Gubernur dengan prinsip percepatan dan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
“Perintah beliau jelas, ketika ada laporan masyarakat, harus segera ditangani, tidak menunggu hari esok. Bahkan jika perintah datang pukul 2, maka pukul 2 itu juga langsung dikerjakan,” tegasnya.
Fatta juga menyampaikan bahwa penanganan pascabencana akan dilanjutkan melalui program unggulan prioritas pemerintah provinsi, di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, melalui kolaborasi lintas pemerintahan yang dibangun oleh Pak Gubernur, penanganan pascabencana saat ini sedang berjalan,” ujarnya.
Terkait kerusakan jalan, Fatta menjelaskan terdapat 19 titik yang meliputi kerusakan badan jalan serta turap dan talut. Salah satu yang terbesar berada di Jalan Sudirman, Kota Sibolga, dengan panjang kerusakan mencapai 1,56 kilometer. Selain itu, terdapat empat titik jembatan dengan total panjang sekitar 50 meter.
“Untuk penanganan pascabencana sektor jalan, total pagu anggaran yang terdata sekitar Rp137 miliar,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh upaya pemulihan yang sedang berlangsung dapat mengembalikan fungsi infrastruktur sebagaimana mestinya dan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur di Sumut.
“Semoga program ini dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini terjadi dan menjadi sejarah baru dalam penanganan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya.
Penulis | Erris
